Senin, 28 Oktober 2013

PMII Pamekasan Lakukan Refleksi Sumpah Pemuda


Tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Heroik sejarah keperkasaan para pemuda untuk meneguhkan identitas kebangsaan, terbilang berbanding terbalik dengan kondisi pemuda Madura yang perannya masih dipertanyakan.
Hal demikian mengemuka dalam refleksi Sumpah Pemuda yang dilakukan para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Minggu (27/10) kemarin. Di bawah terik matahari, sekitar pukul 10.00, pemuda-pemudi pergerakan mendengungkan orasi kepemudaan dengan menaiki pondasi monumen Arek Lancor yang berada di jantung kota.
Dalam orasinya, kordinator lapangan Mohammad Elman menegaskan, aktivis PMII merasa miris atas kondisi pemuda Madura. “Pemuda Indonesia, kini jauh dari cita-cita penegak kemerdekaan bangsa ini. Termasuk pemuda Madura sendiri. Tak sedikit yang masih terbelenggu oleh sifat menuhankan uang, prakmatis, dan karakter yang lebih mementingkan diri sendiri,” terang Ketua I PC PMII Pamekasan ini.
Dikatakan, orasi yang menjadi perhatian banyak pengendara tersebut, merupakan salah satu upaya untuk merajut kesadaran para pemuda. Kesadaran betapa pemuda saat ini harus bangkit kembali. Pemuda Madura harus beranjak dari zona nyaman.
“Jangan sampai, pesatnya teknologi dan informasi, menjadikan pemuda abai dalam belajar. Pemuda Madura yang sejauh ini belum begitu menjadi kiblat keilmuan dan kecakapan, bisa menunjukkan taringnya,” tekan Elman dengan wajah serius.
Pantauan NU Online, massa PMII tampaknya tidak peduli dengan sinar matahari yang terasa membakar kulit. Hingga azan Zuhur berkumandang, mereka tetap mendengungkan sekaligus mengajak pemuda agar sadar dan bangkit untuk semangat membangun negeri ini.
“Salah satu langkah positif yang bisa dilakukan pemuda sekarang ialah memandirikan diri sendiri. Membikin dirinya hebat dengan ilmu pengetahuan serta kecakapan yang bersumber dari potensi dan bakatnya. Ketika sudah bisa mandiri dan sejahtera, maka baru ia bisa bicara dan melangkah untuk memandirikan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar alumnus STAIN Pamekasan ini.
Menurutnya, pemuda saat ini, termasuk pemuda Madura, cenderung semangat melakukan kritik dan kontrol terhadap orang lain. Sedangkan dirinya terperangkap dalam keterpurukan.
Sudarsono, aktivis PMII lainnya, menyatakan betapa pemuda itu tidak boleh seperti lilin. “Jangan sampai ia menerangi sekelilingnya, tetapi dirinya sendiri terbakar. Jadilah matahari. Ia setia menebar sinar sepanjang waktu, hingga tiba nantinya akhir dari segala kehidupan ini,” tukasnya.
Refleksi Sumpah Pemuda PMII Pamekasan ini diikuti oleh kader yang tersebar di penjuru Kabupaten Pamekasan. Terdiri dari lima komisariat. “Hanya Komisariat STAI Al-Khairat yang tidak hadir. Sebab, saat ini sedang melangsungkan Mapaba (Masa Penerimaan Anggota Baru, red),” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, para aktivis pergerakan menghayati makna Sumpah Pemuda. Sempat disentil bahasa-bahasa presiden SBY yang seringkali dicampur dengan bahasa asing dalam pidato resminya. Disinggung pula betapa tanah air ini penuh dengan penindasan karena belum meratanya keadilan. 
sumber : http://nupamekasan.or.id

PMII Pamekasan Kawal Perda Tata Niaga Tembakau


Pamekasan,11/10 (mediamadura.com)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, terus mengawal Peraturan Daerah (Perda) tata niaga tembakau, di Kabupaten Pendidikan itu.
Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pembelaan terhadapa petani di wilayah itu, sebab selama ini petani selalu dirugikan setiap musim panen tembakau.
“Kami saat ini terus mengkaji Perda tentang tata niaga tembakau, sebagai upaya advokasi terhadap petani tembakau di Kabupaten Pamekasan,” kata ketua Cabang PMII Pamekasan Sidik, kepada mediamadura.com. Jumat (11/10/13) pagi.
Dijelaskan, hasil kajian Perda tentang tembakau yang dilakukan oleh PMII itu, nantinya akan diusulkan kepada DPRD Pamekasan, agar dimasukkan dalam perda, yang nantinya akan mengatur tata niaga tembakau diwilayah itu.
“Kami sangat konsern terhadap persoalan tembakau ini, dan kami akan terus pengawal penyusunan Perda ini dengan sebaik mungkin,” tegasnya.
Lebih lanjut Didik sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya tidak segan-segan mengkritisi DPRD Pamekasan, apabila ditemukan Perda yang tidak berpihak nantinya.
“Kami kan hanya mengusulkan dan DPRD yang punya hak untuk mengesahkan perda tersebut, apabila nantinya Perda itu ada poin-poin yang tidak berpihak kepada petani, maka kami akan mengkritisinya, tentu dengan cara-cara yang baik dan santun, tetapi tidak mengurangi subsatansi perlawanan yang akan kami lakukan,” terangnya.
Sehingga ia berharap, DPRD setempat benar-benar serius dalam membahas dan mengawal Perda tentang tembakau itu, agar hasilnya maksimal, dan tidak ada yang dirugikan dalam tata niaga tembakau di wilayah itu.
Harapan yang sama juga diungkapkan oleh ketua Lembaga Pengkajian Kebijakan Daerah (LPKD) Sodik El Fajar, bahkan ia berharap, setelah Perda itu disahkan, DPRD tetap mengawal dan mendesak semua pihak agar Perda itu dilaksanakan dan diterapakan, serta ada sanksi tegas apabila Perda itu dilangkahi oleh siapapun.
“Dengan begitu, kedepan DPRD Pamekasan akan disegani dan dihormati, dan setiap perda yang dihasilkan akan menjadi sesuatu yang sakral,”kata Sodik.(Rilis)

Sumber: www.mediamadura.com

Tuding Perda Tidak Berpihak Petani, PMII Demo


Pamekasan,2/10 (mediamadura.com)- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, menggelar aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, terkait adanya Peraturan Daera (perda) nomor 6 tahun 2008 tentang izin pembelian tembakau dan izin pendirian gudang, yang dinilai tidak efektif serta tidak memihak kepada petani di wilayah itu. Rabu (02/10/13) pagi.
Aksi itu dimulai dari munomen Arek Lancor, sejumlah massa PMII berjalan kaki menuju kantor DPRD wilayah itu dengan mengusung kranda, bendera, poster dan spanduk bertuliskan kecaman.
Dalam orasinya, Ketua PMII Cabang Pamekasan Sidik mengatakan, Perda nomor 6 tahun 2008 hanya menguntungkan para pembeli dan gudang-gudang di wilayah itu.
“Seperti kita ketahui bersama, pihak gudang mengambil tembakau petani sebanyak 1 kg dengan alasan sample, tetapi dilapangan terkadang lebih, dan hal itu disahkan dalam perda, betul!,” terika Didik sapaan akrabnya, yang diikuti oleh peserta aksi lainnya.
Didik juga mengatakan, sampai saat ini tidak perna ada yang mengatur tentang standar harga tembakau, berdasarkan kualitas tembakau petani di wilayah itu.
“Jika itu tidak diatur, jelas pembeli dengan seenaknya saja menghargai tembakau petani, tanpa adanya standar harga yang jelas,” tegasnya.
Salah satu orator lainnya Elman mengatakan, Perda tersebut sudah tidak efektif lagi, dan perlu direfisi, sebab petani dirugikan.
“Tidak ada jalan lain, selain merevisi Perda nomor 6 tahun 2008 itu,” katanya.
Menaggapi hal itu, ketua DPRD Pamekasan Halili, dihadapan massa aksi PMII mengucapkan, terima kasih kepada PMII yang juga ikut konsen mengawal tata niaga tembakau di wilayah itu.
“Saya sangat berterima kasih kepada adik-adik PMII yang ikut memikirkan persoalan Perda tembakau ini,” kata Adik kandung Bupati Pamekasan itu.
Halili juga menagaskan, bahwa revis Perda tentang niaga tembakau di Kabupaten Pendidikan itu saat ini sedang dibahas.
“Tekait Perda itu, saat ini sudah masuk Prolegda, dan sedang dibahas oleh Pansus,” ulasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh ketua Komisi B DPRD Pamekasan Husnan Ahmadi, bahkan ia mengajak PMII untuk ikut membahas serta menyusun Perda perniagaan tembakau itu secara bersama-sama.
“Jika memang PMII konsern terhadap tembakau, silahkan perda itu dibahas diinternal PMII dan hasilnya usulkan kepada kami,” kata Husnan.
Lebih lanjut Husnan mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan Rapat Umum Dengar Pendapat (RUDP) dengan berbagai pihak, untuk merumuskan Perda tata niaga tembakau itu.
“Saat ini masih menggelar RUDP dengan berbagai pihak, baik petani, dengan pembeli, ataupun dengan pihak-pihak yang konsern terhadap persoalan ini,” tegasnya.(Rilis)

Sumber: www.mediamadura.com

Senin, 23 September 2013

Kecurangan di Pilgub Jatim Sama Seperti Rezim Orba

SURABAYA, (media sahabat) - Langkah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (berkah) membawa sengketa Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tepat. Pasalnya, Pilgub Jatim 29 lalu diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi merata di Jawa Timur.


"Di permukaan, pelaksanaan pilgub Jatim lalu berlangsung aman. Tapi manipulasi terjadi dimana-mana. Maka wajar bila ada pasangan yang menggugat lewat Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Korps PMII Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah, Kamis (12/08/2013).



Menurut Athik, laporan dari semua daerah menunjukkan, modus kecurangan pada Pilgub kali ini bermacam-macam. Parahnya, kecurangan itu melibatkan birokrasi dan para penyelenggara Pemilu. "Kalau ingin demokrasi di Jatim membaik, semua harus dibongkar di MK," lanjutnya.



Jika semua pelanggaran dan kecurangan tidak dibongkar, lanjutnya, masyarakat akan memandang semua itu menjadi hal yang biasa. "Kejahatan politik yang terjadi, lama-lama menjadi hal biasa yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Ini berbahaya," jelas Athik.



Dikatakannya, meski reformasi sudah berjalan 15 tahun, pola-pola kecurangan lama yang pernah digunakan Orde Baru (Orba), tetap saja ada. "Hak demokrasi rakyat dipasung sedemikian rupa, sehingga ada pasangan calon yang dirugikan. Pilgub ini mengingatkan kita pada orde baru," jelas peneliti muda asal Paciran, Lamongan ini.



Selain dugaan keterlibatan birokrasi, manipulasi suara dan  penyalahgunaan APBD, bentuk kecurangan lain yang ditemukan, adalah banyaknya pemilih perempuan yang gagal menggunakan hak pilih. "Ada modus C6 tidak dibagikan ke pemilih perempuan. Padahal mereka terdaftar di DPT. Ini terjadi di banyak tempat," terang Athik.



Kasus seperti ini,, sama dengan membajak suara rakyat. Suara mereka seharusnya bisa mengubah Jawa Timur yang lebih baik. "Sama seperti pilgub 2008 lalu, pembajakan demokrasi masih terjadi. Karena itulah, indek demokrasi Jatim terendah secara nasional," paparnya.



Lebih lanjut, Athik menyayangkan sikap bungkam akademisi dan aktifis pro demokrasi di Jatim, sehingga palanggaran dan kecurangan yang terjadi seolah-olah tidak ada. "Panwaslu juga tak berfungsi dengan baik. Pelanggan dan kecurangan jelas terjadi dimana-mana, tapi mereka diam," katanya (tam)



PMII Pamekasan Interaktif di Madura FM Sikapi Tingginya Angka Golput Pada Pilgub Jatim


Pamekasan (media sahabat) - sabtu 07/09 organisasi Kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan menyikapi Tingginya angka Golput pada Pilgub 29 agustus 2013 kemaren yang disampaikan secara On Air.

Dalam interaktif di madura FM, PMII yang dinahkodai oleh sahabat Sidik,S.E menyampaikan rasa kecewanya pada pemilu gubernur Jatim kemaren dengan tingginya angka Golput yang ada di jawa timur khususnya di pamekasan sendiri.

Sidik dalam interaktifnya menambahkan, minimnaya animo masayarakat terhadap para pemimpin dinegeri ini adalah salah satu penyebab minimnya partisipasi masayarakat untuk  menggunakan hak pilihnya dalam pilgub kemaren. Selain itu kurangnya  sosialisasi dari KPU khususnya di KPUD pamekasan di anggap juga memicu tingginya angka Golput pada pesta demokrasi  kemaren.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi A, Suli Faris yang dihubungi Via Telfon menambahkan "saya sangat apresiatif kepada adik-adik PMII pamekasan yang kritis menyikapi Gagalnya demokrasi pada Pemilu gubernur kemaren, saya sangat setuju sekali, minimnya Partisipasi Masyarakat memang tidak lepas dari kejenuhan dan kurangnya rasa percaya terhadap pemimpin, selain itu kurangnya sosialisasi juga sangat mempengaruhi tingginya angka golput yang ada" ujar ketua komisi A tersebut.

Suli Faris juga menegaskan, dalam waktu-waktu dekat atas anama Komisi A akan memanggil pelaksana yakni KPUD pamekasan untuk mengkordinasikan terkait pelaksanaan pemilu dan minimnya kepercayaan masayarakat terhadap demokrasi. Agar pesta demokrasi yang akan datang lebih baik dari hari ini, ujarnya. (-dit.red)

PMII Pamekasan Sikapi Kinerja KPU


Pamekasan (media sahabat) - Kamis, 05/09 Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan menyikapi  kinerja KPU yang di anggap lalai dalam sosialisasi Pilgub 29 September kemaren.


Menurut Sidik, Ketua Cabang PMII Pamekasan, KPU Jawa Timur sudah gagal menyelenggarakan Pilgub Jawa Timur. Kegagalan itu karena minimnya partisipasi masyarakat yang diukur dengan tingginya angka "golongan putih" di 38 Kabupaten dan Kota Se Jawa Timur.

“Seperti di Kabupaten Pamekasan, angka Golput mencapai 45 persen. Ini sungguh memprihatinkan untuk menentukan nasib pemimpin Jawa Timur lima tahun mendatang,” kata Sidik dalam orasinya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU pamekasan kemarin, dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 656.342, masyarakat Pamekasan yang menggunakan hak suaranya mencapai 391.831. Sementara 284.511 masyarakat memilih tidak datang ke TPS.

Diduga, salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat itu karena minimnya sosialisasi KPU kepada masyarakat. KPU lebih disibukkan dengan persoalan administrasi internal, daripada memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam Pilgub Jawa Timur.

“Anggaran yang dihabiskan KPU se Jawa Timur ratusan miliar, tetapi hasilnya tidak menggembirakan rakyat karena hanya sekadar suskes penyelenggaraannya, namun substansi demokrasi lemah,” tandasnya.

Sementara itu, Didin Sudarman, Anggota KPU Pamekasan di hadapan para demonstran mengelak jika KPU dinilai minim dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilgub Jatim. Salah satu media yang digunakan untuk sosialisasi melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di desa.

“Semua elemen masyarakat sudah kita libatkan untuk sosialisasi. Bahkan H-2 pencoblosan, KPPS sudah keliling desa menyiarkan melalui pengeras suara. Namun masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya,” ungkap Sidik. (-di/red.)