Senin, 23 September 2013

Kecurangan di Pilgub Jatim Sama Seperti Rezim Orba

SURABAYA, (media sahabat) - Langkah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (berkah) membawa sengketa Pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tepat. Pasalnya, Pilgub Jatim 29 lalu diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi merata di Jawa Timur.


"Di permukaan, pelaksanaan pilgub Jatim lalu berlangsung aman. Tapi manipulasi terjadi dimana-mana. Maka wajar bila ada pasangan yang menggugat lewat Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Korps PMII Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah, Kamis (12/08/2013).



Menurut Athik, laporan dari semua daerah menunjukkan, modus kecurangan pada Pilgub kali ini bermacam-macam. Parahnya, kecurangan itu melibatkan birokrasi dan para penyelenggara Pemilu. "Kalau ingin demokrasi di Jatim membaik, semua harus dibongkar di MK," lanjutnya.



Jika semua pelanggaran dan kecurangan tidak dibongkar, lanjutnya, masyarakat akan memandang semua itu menjadi hal yang biasa. "Kejahatan politik yang terjadi, lama-lama menjadi hal biasa yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Ini berbahaya," jelas Athik.



Dikatakannya, meski reformasi sudah berjalan 15 tahun, pola-pola kecurangan lama yang pernah digunakan Orde Baru (Orba), tetap saja ada. "Hak demokrasi rakyat dipasung sedemikian rupa, sehingga ada pasangan calon yang dirugikan. Pilgub ini mengingatkan kita pada orde baru," jelas peneliti muda asal Paciran, Lamongan ini.



Selain dugaan keterlibatan birokrasi, manipulasi suara dan  penyalahgunaan APBD, bentuk kecurangan lain yang ditemukan, adalah banyaknya pemilih perempuan yang gagal menggunakan hak pilih. "Ada modus C6 tidak dibagikan ke pemilih perempuan. Padahal mereka terdaftar di DPT. Ini terjadi di banyak tempat," terang Athik.



Kasus seperti ini,, sama dengan membajak suara rakyat. Suara mereka seharusnya bisa mengubah Jawa Timur yang lebih baik. "Sama seperti pilgub 2008 lalu, pembajakan demokrasi masih terjadi. Karena itulah, indek demokrasi Jatim terendah secara nasional," paparnya.



Lebih lanjut, Athik menyayangkan sikap bungkam akademisi dan aktifis pro demokrasi di Jatim, sehingga palanggaran dan kecurangan yang terjadi seolah-olah tidak ada. "Panwaslu juga tak berfungsi dengan baik. Pelanggan dan kecurangan jelas terjadi dimana-mana, tapi mereka diam," katanya (tam)



PMII Pamekasan Interaktif di Madura FM Sikapi Tingginya Angka Golput Pada Pilgub Jatim


Pamekasan (media sahabat) - sabtu 07/09 organisasi Kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan menyikapi Tingginya angka Golput pada Pilgub 29 agustus 2013 kemaren yang disampaikan secara On Air.

Dalam interaktif di madura FM, PMII yang dinahkodai oleh sahabat Sidik,S.E menyampaikan rasa kecewanya pada pemilu gubernur Jatim kemaren dengan tingginya angka Golput yang ada di jawa timur khususnya di pamekasan sendiri.

Sidik dalam interaktifnya menambahkan, minimnaya animo masayarakat terhadap para pemimpin dinegeri ini adalah salah satu penyebab minimnya partisipasi masayarakat untuk  menggunakan hak pilihnya dalam pilgub kemaren. Selain itu kurangnya  sosialisasi dari KPU khususnya di KPUD pamekasan di anggap juga memicu tingginya angka Golput pada pesta demokrasi  kemaren.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi A, Suli Faris yang dihubungi Via Telfon menambahkan "saya sangat apresiatif kepada adik-adik PMII pamekasan yang kritis menyikapi Gagalnya demokrasi pada Pemilu gubernur kemaren, saya sangat setuju sekali, minimnya Partisipasi Masyarakat memang tidak lepas dari kejenuhan dan kurangnya rasa percaya terhadap pemimpin, selain itu kurangnya sosialisasi juga sangat mempengaruhi tingginya angka golput yang ada" ujar ketua komisi A tersebut.

Suli Faris juga menegaskan, dalam waktu-waktu dekat atas anama Komisi A akan memanggil pelaksana yakni KPUD pamekasan untuk mengkordinasikan terkait pelaksanaan pemilu dan minimnya kepercayaan masayarakat terhadap demokrasi. Agar pesta demokrasi yang akan datang lebih baik dari hari ini, ujarnya. (-dit.red)

PMII Pamekasan Sikapi Kinerja KPU


Pamekasan (media sahabat) - Kamis, 05/09 Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan menyikapi  kinerja KPU yang di anggap lalai dalam sosialisasi Pilgub 29 September kemaren.


Menurut Sidik, Ketua Cabang PMII Pamekasan, KPU Jawa Timur sudah gagal menyelenggarakan Pilgub Jawa Timur. Kegagalan itu karena minimnya partisipasi masyarakat yang diukur dengan tingginya angka "golongan putih" di 38 Kabupaten dan Kota Se Jawa Timur.

“Seperti di Kabupaten Pamekasan, angka Golput mencapai 45 persen. Ini sungguh memprihatinkan untuk menentukan nasib pemimpin Jawa Timur lima tahun mendatang,” kata Sidik dalam orasinya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU pamekasan kemarin, dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 656.342, masyarakat Pamekasan yang menggunakan hak suaranya mencapai 391.831. Sementara 284.511 masyarakat memilih tidak datang ke TPS.

Diduga, salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat itu karena minimnya sosialisasi KPU kepada masyarakat. KPU lebih disibukkan dengan persoalan administrasi internal, daripada memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam Pilgub Jawa Timur.

“Anggaran yang dihabiskan KPU se Jawa Timur ratusan miliar, tetapi hasilnya tidak menggembirakan rakyat karena hanya sekadar suskes penyelenggaraannya, namun substansi demokrasi lemah,” tandasnya.

Sementara itu, Didin Sudarman, Anggota KPU Pamekasan di hadapan para demonstran mengelak jika KPU dinilai minim dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilgub Jatim. Salah satu media yang digunakan untuk sosialisasi melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di desa.

“Semua elemen masyarakat sudah kita libatkan untuk sosialisasi. Bahkan H-2 pencoblosan, KPPS sudah keliling desa menyiarkan melalui pengeras suara. Namun masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya,” ungkap Sidik. (-di/red.)