KH Hasyim Anggap Pakde Tak Siap Tarung - Portal Berita Jawa Timur

Surabaya (media sahabat) Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai cagub Soekarwo tidak siap bertarung di pemilukada Jatim 2013 secara fair dan gentle.

Pengasuh Ponpes Al-Hikam Malang ini melalui rilis yang diterima beritajatim.com, Senin (20/5/2013) mengatakan, seorang cagub yang mendaftarkan partai yang telah nyata didaftarkan terlebih dahulu oleh cagub lain adalah pelanggaran etik politik bahkan kejahatan politik.

"Karena dalam proses pendaftaran ganda tersebut tidak mungkin seorang cagub menghindari politik transaksional atau money politik," tegasnya.

Hal ini terkait dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI. PK memiliki suara 0,50 persen dan PPNUI dengan modal suara 0,24 persen mendaftarkan pasangan Khofifah-Herman ke KPU Jatim dengan membawa surat rekomendasi, Selasa (14/5/2013) lalu. Pada Minggu (19/5/2013) kemarin, juga ada surat rekomendasi dari kedua partai tersebut untuk pasangan incumbent Karsa.

"Gejala ini pasti mengotori suasana politik Jatim dan bisa mengakibatkan  konflik politik horizontal. Tampaknya Soekarwo tidak siap bertarung di pemilukada secara fair dan gentle. Tahun 2008 dengan kecurangan masifnya dan sekarang dengan penggergajian sebagian partai pendukung pesaingnya," tukasnya.

Menurut dia, hal ini perlu ketegasan dan kejujuran tinggi KPU Jatim dan lebih dari itu perlu pengusutan mengapa partai politik mendukung ganda dan siapa yang merekayasanya.

"Tidak cukup hanya dianggap masalah teknis KPU Jatim. Semuanya harus transparan agar Jatim tidak dipimpin manipulator. Saatnya masyarakat pencinta demokrasi anti korupsi bergerak menyelamatkan Jatim," pungkasnya. [tok/kun]

Sumber: beritajatim.com

Read More

PMII Pamekasan Aksi Solidaritas Untuk PMII Situbondo

Pamekasan (media sahabat) - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, melakukan aski seruan moral terkait penggerebekan sekretariat PMII Cabang Situbondo, di kawasan jantung kota. Rabu (08/05/2013) pagi.

Aksi yang diikuti puluhan orang dari masing-masing komisariat PMII di Pamekasan, melakukan aksinya dengan dengan berjalan mundur mengelilingi monumen Pamekasan, dan sempat memacetkan jalan di kawasan alun-alun kota.

"Sudah tidak asing lagi ditelinga kita tentang kekerasan dan premanisme terhadap aktivis, tragedi Trisakti dan Semanggi 98 menandakan keotoriteran aparat negara, yang katanya sebagai pelindung rakyat, pembela rakyat dan bagian dari rakyat," kata Ifen Wahyudi, dalam orasinya. (08/05/2013)

Sementara itu, Ketua Umum PMII Cabang Pamekasan, dan juga koordinator aksi mengatakan, sudah jelas Undang-undang Demonstran Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan Kapolres Situbondo, yang melarang aktivis PMII Zona Tapal Kuda untuk menyambut Presiden dengan cara turun jalan.

"Tindakan itu jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini, saat ini kita dilarang menyampaikan aspirasi dimuka umum," teriak Sidik.

Bahkan didik sapaan akrabnya mengatakan, tindakan yang dilakukan pihak kepolisian Situbondo itu tidak mencerminkan sebagai prilaku penegak hukum, sebab tidak memahami undang-undang, dan melarang mahasiswa untuk turun jalan. "Hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku di negara ini. Kita dilarang menyampaikan aspirasi dimuka umum," pungkas Sidik.

Beberapa tuntutan PMII Pamekasan, dalam aksinya diantaranya: hapus meliterisme di bumi Indonesia, Hentikan kekerasan terhadap aktivis, dan pecat Kapolres Situbondo dari jabatannya. (rilis)

sumber: www.beritajatim.com/www.mediamadura.com

Read More

Hardiknas, PMII & GMNI Aksi Menyikapi Buruknya Pendidikan Pamekasan

(Media Sahabat)-Pamekasan Kamis 02/05/2013 Puluhan aktifis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi seruan Moral dan swiping  dengan rute Monumen arek lancor ke Gedung DPRD pamekasan. 

Aksi yang dimotori oleh dua organisasi itu melakukan aksinya pada hari ini yang bertepatan pada hari pendidikan Nasional untuk menyikapi carut marutnya pendidikan di Indonesia Khususnya di Pamekasan ini. "20% dari APBN yang dikhususkan untuk dana pendidikan sampai saat ini tidak tepat sasaran" tambah Sidik, Ketua Cabang PMII Pamekasan itu. dia menegaskan kondisi pendidikan di kota ini sangatlah memprihatinkan,masih banyak siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya untuk melanjutkan, selain itu dikota ini juga masih banyak masyarakat yang buta huruf. Jadi dimomentum hari Pendidikan Nasional ini para Aktifis tersebut menginginkan keseriusan dari pemerintah daerah khususnya Bupati pamekasan dan komisi D dalam hal ini lebih serius untuk menyikapi terkait problematika pendidikan di pamekasan. Ketua GMNI pamekasan Imam dalam hal ini juga mempertegas dalam orasinya yang disampaikan dengan nada keras bahwa "Nasip negeri di masa depan juga tergantung dari kondisi pendidikan saat ini." Dengan kondisi pendidikan dipamekasan yang sampai saat ini jenis kelamin nya tidak jelas hanya akan menjadi permasalahan baru dan sebuah cerminan buruk pamekasan di masa depan, Ujar Imam, orang nomor satu di GMNI pamekasan itu.

Sesampainya digedung DPRD pamekasan, mahasiswa menyampaikan orasinya dan berharap para orang yang bertanggung jawab atas  kondisi pendidikan dipamekasan itu (bupati,ketua DPRD Komisi D, Kepala Disdik, Kepala Kemenag) dalam hal ini keluar menemui masa aksi untuk duduk dan berdiskusi dengan masa aksi untuk memperbincangkan dan mencari solusi konkrit terhadap kondisi pendidikan di kota ini. Namun masaa aksi sangat kecewa karena aspirasi mereka tidak diindahkan oleh Bupati dan orang yang disebutkan di atas. Tidak satupun orang yang keluar menemui massa aksi, cuma hadangan garis ketat polisi yang menyambut niat baik para aktifis itu. Kami sangat kecewa terhadap pemimpin kota ini, kami datang hanya untuk menemui bapak kita dan pemimpin kita untuk setidaknya berdiskusi terkait permasalahan pendidikan di kota ini, bukan malah mengadu fisik kita dengan para petugas kepolisian yang jumlahnya lebih banyak dari kita, ujar Salah satu Orator dari PMII. Kekecewaan itu memuncak ketika kita mendapat informasi bahwa bapak Bupati pamekasan Keluar dari Kantor dengan diam-diam untuk  menghindar dari masa aksi. Merasa tidak puas dan merasa tidak dihiraukan massa aksi membakar sejumlah Ban bekas dan menaiki Gudep di depan Gedung DPRD itu.

Diantara tuntutan pendemo, diantaranya: tolak hasil Unas, perketat perijinan pendirian lembaga pendidikan, pemerataan guru PNS antara Swasta dan Negeri, pemerataan pendidikan antar kota dan pedesaan, pertegas eksistensi dewan pendidikan pamekasan, tuntaskan buta huruf di pamekasan, dan hapus predikat sekolah unggulan.

(-dit/red.)

Read More